Gerakan Peduli Demak Desak Kepala Dinas PUPR Mundur, Soroti LPSE dan Dugaan Pelanggaran Proyek

DEMAK- (22 /12/2025) Gerakan Peduli Demak (GPD) secara tegas mendesak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Demak, Plt. Amir Mahmud, S.Sos., M.T., untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan tersebut muncul akibat dinilai lemahnya pengawasan Dinas PUPR terhadap pelaksanaan proyek-proyek konstruksi, khususnya yang melalui mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

GPD menilai, proses lelang proyek di Kabupaten Demak sarat persoalan dan tidak berpihak pada pelaku jasa konstruksi lokal. Aktivis Gerakan Peduli Demak, Narto, menyoroti dominasi kontraktor dari luar daerah yang kerap memenangkan paket-paket proyek strategis.

“Kondisi ini jelas mematikan peluang kontraktor lokal Demak untuk berkembang. Dampaknya bukan hanya pada aspek ekonomi daerah, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan,” ujar Narto.

Lebih jauh, GPD mengungkapkan banyak temuan di lapangan terkait dugaan pelanggaran teknis dalam pelaksanaan proyek. Mulai dari penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, metode kerja yang menyimpang, hingga pengabaian aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tokoh masyarakat Demak, Maftukhan, menegaskan bahwa pelanggaran tersebut terkesan dibiarkan tanpa adanya penindakan tegas dari pihak Dinas PUPR.

“Di lapangan kami menemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ironisnya, pelanggaran-pelanggaran ini seolah ditutup mata oleh pihak terkait,” ungkapnya.

Menurut GPD, lemahnya fungsi pengawasan ini mencerminkan kegagalan Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan, mereka menduga adanya pembiaran sistematis terhadap berbagai pelanggaran proyek yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan membahayakan masyarakat.

GPD menegaskan bahwa tuntutan agar Kepala Dinas PUPR mundur bukanlah tanpa alasan. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan pembangunan di Kabupaten Demak dinilai akan semakin tercoreng.

“Jika Kepala Dinas PUPR tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, maka mundur adalah langkah paling terhormat,” tegas perwakilan GPD.

Selain mendesak pengunduran diri Kepala Dinas PUPR, Gerakan Peduli Demak juga meminta Bupati Demak serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR. GPD mendesak agar dilakukan audit terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah guna memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Demak belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan berbagai temuan yang disampaikan oleh Gerakan Peduli Demak.

(SUTARSO)