Teriak Soal Pajak, Dibungkam Paksa: Demokrasi Dikebiri di Kabupaten Pati!

PATI – Di tengah situasi ekonomi yang semakin menekan, suara warga Kabupaten Pati yang mencoba menyampaikan keluhan tentang lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru berujung pada ketakutan. Seorang warga yang menyuarakan keresahan melalui kolom komentar di media sosial, kini harus menanggung tekanan psikologis setelah didatangi oleh orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum.

Insiden ini bermula dari komentar seorang warga di media sosial, yang menanggapi unggahan tentang keluhan masyarakat terkait lonjakan nilai PBB. Namun, suara kritis itu dibalas dengan tekanan psikologis. Warga tersebut bahkan didatangi oleh oknum yang mengaku sebagai aparat penegak hukum dan diminta menghapus komentarnya.

“Saya hanya menyuarakan keresahan masyarakat. Tapi malah dianggap membangkang dan diminta menghapus komentar saya,” ujar warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

Kebijakan PBB yang melonjak tajam, dari hanya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah, telah menjadi polemik panas di tengah masyarakat Pati. Tak sedikit warga yang merasa kenaikan ini dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan mengancam ekonomi keluarga.

Namun ironisnya, alih-alih menerima masukan atau membuka ruang dialog, pihak tertentu justru menggunakan ancaman sebagai alat pembungkam.

Gerakan Jalan Lurus (GJL), sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal bersama para aktivis hukum, mengecam keras tindakan represif yang terjadi. Mereka menyatakan bahwa membungkam kritik publik merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi dan demokrasi.

“Demokrasi tidak boleh dibungkam hanya karena berbeda pendapat. Pemerintah seharusnya mendengar, bukan malah menakut-nakuti,” tegas seorang aktivis GJL.

GJL mendesak Pemerintah Kabupaten Pati dan aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindak tegas pelaku serta aktor intelektual di balik intimidasi terhadap warga sipil. 

Mereka juga menuntut transparansi dalam penentuan kebijakan fiskal seperti PBB, agar tidak menimbulkan kesan semena-mena dan membebani rakyat kecil.

Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Ketika suara rakyat dibungkam dan digantikan oleh ancaman, maka yang tersisa hanyalah kediktatoran yang dibungkus dalam pakaian pemerintahan daerah. Sudah saatnya warga Pati bangkit dan bersatu melawan praktik-praktik intimidatif demi menyelamatkan marwah demokrasi.

(Petrus)

Catatan Redaksi:

Pertapakendeng.com akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang bagi siapa saja yang merasa menjadi korban penindasan dalam menyuarakan pendapatnya. Suara rakyat adalah nyawa demokrasi. Jangan biarkan suara itu mati dibungkam ketakutan.