Mantan Sekda Gorut Ridwan Yasin Soroti Kebijakan Pemda: “Hak ASN & Guru Harus Jadi Prioritas, Bukan Proyek Fisik!”

GORONTALO UTARA– Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, angkat bicara soal keterlambatan pembayaran hak ASN dan guru yang hingga kini masih belum tuntas. Menurutnya, kebijakan Pemda yang lebih mendahulukan proyek fisik dibandingkan kewajiban utama terhadap aparatur dan tenaga pendidik adalah kesalahan besar yang bisa berdampak luas.

“Kesejahteraan ASN dan guru adalah prioritas! Pemerintah pusat sudah berjuang memastikan hak mereka terpenuhi, tapi kenapa justru Pemda Gorontalo Utara masih mengotak-atik anggaran yang seharusnya sudah dibayarkan?” ujar Ridwan Yasin dalam keterangannya kepada media.

Ia menyoroti gaji ke-13 dan ke-14 ASN yang belum dibayarkan penuh, serta tunjangan sertifikasi guru yang masih tertunda. Menurutnya, ini bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan dari pengelolaan anggaran daerah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan pegawai.

“Kalau ada anggaran, kenapa ditahan? Kalau tidak ada, ke mana dana itu dialokasikan? Jangan sampai ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan daerah,” tegasnya.

Pemda Gorut Harus Punya Skala Prioritas yang Jelas

Ridwan Yasin menegaskan bahwa solusi atas permasalahan ini sangat sederhana:

✅ Tunda dulu proyek fisik yang tidak mendesak.

✅ Pastikan hak ASN dan guru terbayarkan lebih dulu.

✅ Lakukan transparansi anggaran agar tidak ada spekulasi negatif di masyarakat.

Ia menilai, Pemda harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, bukan justru menghindar dari tanggung jawab. Ia juga menyayangkan sikap Kepala Badan Keuangan Daerah Gorut yang tidak hadir dalam rapat dengan DPRD, seolah menghindari transparansi soal anggaran.

“Jangan sampai ini jadi bola panas yang meledak. ASN dan guru butuh kejelasan, bukan janji tanpa kepastian!” ujar Ridwan Yasin.

Masyarakat & Aktivis Desak Pemda Bertindak Cepat

Di sisi lain, para aktivis dan masyarakat mulai menyoroti keterlambatan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Banyak ASN dan guru yang bergantung pada gaji tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi di tengah meningkatnya biaya hidup.

Jika Pemda Gorontalo Utara tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin gelombang protes akan terjadi. Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah juga bisa semakin anjlok, yang pada akhirnya merugikan stabilitas pemerintahan itu sendiri.

Kini, semua mata tertuju pada Pemda Gorut. Akankah mereka mendengar suara rakyat, atau tetap bersikeras menjalankan kebijakan yang bisa memperburuk keadaan?

Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji!.

(Y. Lamara)

0 Komentar

bumdes
Redaksi https://www.pertapakendeng.com/2023/02/redaksi.html