Diakhir Kepengurusan, Ketua PGRI Kudus Berusaha Sejahterakan Guru dan Tenaga Kependidikan Layak

KUDUS - Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah membuka pendaftaran formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Adapun formasi P3K yang dibuka oleh Pemkab Kudus pada tahun 2024, meliputi 319 lowongan tenaga teknis yang terdiri dari; 281 lowongan guru PPPK, dan 100 lowongan tenaga kesehatan (Nakes).

Menyikapi hal tersebut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kudus mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya dengan mengantarkan wiyata bakti agar bisa mengikuti seleksi P3K.

Ketua PGRI Kabupaten Kudus Dr. Ahadi Setiawan, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa, formasi P3K telah diusulkan baik itu Guru Tidak Tetap (GTT), penjaga sekolah, petugas perpustakaan, tenaga Tata Usaha (TU), hingga admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

Dirinya mengakui masih banyak guru wiyata (honorer) yang mendapatkan penghasilan yang tak layak, yakni hanya berkisar ratusan ribu per bulannya.

"Masih banyak para guru pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih jauh dari layak kesejahteraannya, akan tetapi sedikit demi sedikit ada perubahan peningkatan penghasilannya," katanya kepada Pertapakendeng.com pada, Selasa, 11 September 2024 siang.

Sehingga kami berharap melalui adanya pembukaan P3K ini bisa menjembatani mereka. Namun demikian kebijakan ini tentunya tidak lepas dari anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Kami berharap agar formasi yang diusulkan bisa direalisasikan.

“Kuota yang ada tentu tidak lepas dari anggaran keuangan, tapi kami tetap berharap permintaan PGRI benar-benar dikabulkan yaitu mengalokasikan tenaga kependidikan dalam formasi P3K," terangnya.

Pihaknya juga tidak menampik kebutuhan guru P3K masih dibutuhkan. Sebab ketersediaan guru P3K yang sudah ada saat ini belum cukup. Khususnya kebutuhan guru P3K di mata pelajaran Bahasa Inggris dan Seni Budaya pada jenjang pendidikan SMP.

"Semoga tahun ini diutamakan untuk guru P3K di jenjang SMP mata pelajaran tersebut," harapnya.

Lebih lanjut Wawan panggilan Akrab Ahadi Setiawan menambahkan, sebagai penyambung lidah masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya para wiyata, dirinya terus mengharapkan agar melalui dibukanya PPPK ini bisa dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman.

Dengan dibukanya P3K ini para wiyata bisa menyiapkan diri untuk bisa lolos administrasi, karena secara langsung ini bisa meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Di sisa masa kepengurusannya, sebagai ketua PGRI Kudus, Wawan mengusahakan agar penghasilan guru wiyata mendapatkan tambahan. Adanya formasi guru P3K menjadi salah satu harapan agar mereka mendapat penghasilan yang layak.

Di sisi lain, sekolah juga dapat menekan pengeluarannya untuk mengalokasikan ke penghasilan guru Wiyata.

’’Mudah-mudahan adanya guru P3K kekuatan finansial sekolah lebih ringan, sehingga alokasi gaji bisa diperuntukkan bagi guru wiyata,’’ tuturnya.

Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Kudus tahun ini bisa menghasilkan pengurus yang baik dan amanah serta dapat mewujudkan hak-hak guru. Sehingga kesejahteraan guru pendidikan dan tenaga kependidikan bisa lebih baik lagi ke depannya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho menjelaskan, usulan untuk memfasilitasi para penjaga sekolah agar masuk dalam PPPK ini telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus. Yakni dengan nama formasi tenaga administrasi.

“Kami juga memfasilitasi para penjaga sekolah untuk masuk dalam data pokok kependidikan (dapodik) agar dapat memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Agar mereka bisa digaji menggunakan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelasnya. 

(Luq)