Kuota Pupuk Subsidi Di Blora Bakal Anjlok Di tahun 2024, Ini Penyebabnya

BLORA- Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Blora tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.

Penyebabnya lantaran jumlah petani yang masuk ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sistem elektronik (E-RDKK) juga berkurang.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Lilik Setyawan mengatakan jumlah petani yang tercatat E-RDKK berkurang 1.750 penerima.

Pada 2023 sebanyak 168.743 petani menjadi 167.173 petani.

"Data ini berdasarkan pendataan petani melalui E-RDKK Provinsi Jawa Tengah. Yang dicek lewat nomor identitas kependudukan (NIK)," imbuhnya.

Berkurangnya jumlah petani yang masuk RDKK itulah yang kemudian mempengaruhi kuota pupuk bersubsidi.

Sebab besaran alokasi pupuk bersubsidi ditentukan berdasarkan jumlah petani yang masuk RDKK.

Ia memaparkan, alokasi pupuk jenis urea yang semula pada 2023 mencapai 53.000 ton, pada 2024 tersisa 38.231,8 Ton.

Artinya ada penurunan mencapai 14.786 ton. Atau sekitar 27,89 persen.

"Padahal kebutuhan Urea dari E-RDKK tahun ini sebanyak 72.372 Ton. Tentu kondisi tersebut belum mencukupi kebutuhan pupuk petani," paparnya.

Sementara untuk pupuk NPK tahun ini mendapat kuota 22.574 Ton. Padahal tahun 2023 mendapatkan 32.000 ton. Artinya terjadi penurunan 9.425 Ton. Atau turun 29,45 persen.

"Padahal alokasi yang dibutuhkan dalam E-RDKK tercatat 78.835 Ton," imbuhnya.

Menurunkan alokasi itu tentu akan menjadi persoalan. Karena di sisi lain banyak petani hutan yang belum bisa mengakses pupuk subsidi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Blora Komang Gede Irawadi menjelaskan, permasa­lahan pupuk subsidi sedang dilakukan evaluasi oleh DP4 terkait penyaluran dan Dinas Perdagangan, Ko­perasi, dan UKM Blora untuk penjualan pupuk.

Pihaknya akan memantau proses tersebut. Untuk ti­ndak lanjut dari KP3, kami akan minta laporan dari dinas terkait terlebih dahulu,” ucap komang yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sekda Pemkab Blora tersebut.

Komang menambahkan, jika masih ada permasalahan baik pada proses distribusi, pembelian pupuk, dan kartu tani yang bermasalah, maka akan dimintakan pihak kecamatan dan dinas terkait terjun ke lapangan.

(LISWANTO)