FKOJ Gelar Aksi Demo Suarakan Pernyataan dan Tuntutan di Depan Kantor Bupati Jepara

JEPARA- Forum Komunikasi Ormas Jepara (FKOJ) menggelar aksi demo menyuarakan pernyataan sikap dan tuntutan dilaksanakan pada Rabu 26/7/2023, di depan Kantor Bupati Jepara, Kamis (27/7/2023).

FKOJ gabungan Ormas dan LSM terdiri dari Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesis Bersatu (Pekat-IB), Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP), Lembaga Jepara Membangun (LJM), Barisan Satria Muda (BSM).

Juru Bicara FKOJ Priyo Handono dalam orasinya menyatakan sikap pernyataan, tentang persoalan yang dihadapi Jepara antara lain, Kekosongan Jabatan, Defisit Anggaran Rp.80 miliar, Dana Stunting Rp.114 miliar, tidak segera menutup tambak udang Karimun jawa hingga mengurangi devisa sektor pariwisata. Hal lain yang disampaikan adalah adanya matahari kembar antara Pj. Bupati dan Sekda.

Priyo menambahkan, atas dasar-dasar pertimbangan tersebut FKOJ menuntut kepada Pemda Jepara :

(1). Segera melakuksn pengisian dan pelantikan Jabatan Eselon II, III dan IV serta Kepala Sekolah.

(2). Usut tuntas dengan transparan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akibatkan Defisit Anggaran.

(3). Minta Sekda Jepara sebagai Ketua TAPD mempertanggung jawabkan defisit anggaran dan pengisian kekosongan jabatan.

(4). Menuntut Sekda Jepara mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Kami beri waktu 15 hari sejak aksi pertama apabila tidak ada tindak lanjut, kami akan lakukan aksi lagi dengan jumlah massa lebih banyak," kata Priyo.

Sementara Murdiyanto Ketua FKOJ sekaligus Ketua MPC Pemuda Pancasila Jepara kepada awak media mengatakan, sudah komunikasikan lewat audensi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pernyataan sikap dan tuntutan.

Setelah dicek perhari ini tidak ada proses tersebut dilakukan. Secara regulasi tidak ada aturan penataan terlebih dahulu, apakah pengisian eselon II dulu, baru kemudian eselon III dan IV. Saat ini yang dilakukan baru proses penataan eselon II tapi yang proses eselon III dan IV sama sekali belum ada pembahasan.

"Kami menekankan terkait dengan kekosongan jabatan pada eselon II, III dan IV. Perhari ini tidak ada mempunyai kesepakatan, sehingga pada hari ini kami secara bersama-sama melakukan aksi demo," ujar Murdiyanto.

Mereka diterima langsung oleh Pj Bupati Jepara Edy Supriyanto. Ia juga menerima petisi dari perwakilan aksi demo.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta usai menerima aksi menjelaskan kepada awak media, bahwa selama ini tidak ada matahari kembar di Pemda Jepara, antara dirinya dan Sekda.

“Insya Allah tidak akan terjadi. Sekda profesional dan loyal,” tegas Edy.

Sekda Edy Sudjatmiko tidak hadir, ia mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Tata Kelola Aset Pertanahan Wilayah Jawa Tengah yang diadakan oleh KPK di Yogyakarta.

Dalam jumpa pers yang dipandu oleh Kepala Dinas Kominfo Arif Darmawan bersama sejumlah Kepala OPD terkait dijelaskan sejumlah isu yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa.

Kepala BKD Ony Sulisyawan dalam jumpa pers menjelaskan, terkait dengan pelantikan pejabat eselon II untuk merotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Jepara, tinggal menunggu turunnya rekomendasi dari Mendagri. Proses panjang dari tingkat kabupaten hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah dilalui.

“Pertimbangan teknis (pertek) sudah turun pada 20/7/2023 lalu, sebelumnya kami mendapat rekomendasi KASN atas hasil uji kompetensi. Pertek BKN sudah kami kirim ke Mendagri. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi Mendagri, lalu segera kita lakukan pelantikan,” ujar Ony

Sedang terkait dana alokasi stunting sebesar Rp.114 miliar Plt Kepala Bappeda Ratib Zaeni menjelaskan, bahwa dalam penanganan stunting dikenal program Spesifik dan Sensitif.

Spesifik adalah program untuk menangani secara langsung kasus anak anak Stunting dan Ibu yg memiliki resiko melahirkan anak Stunting (Ibu KEK Kekurangan Energi Kronis)

Sensitif untuk menangani hal-hal yang dapat mempengaruhi munculnya stunting yang mempunyai dampak 70% misal Rumah Sehat, Jamban Sehat Air Bersih.

Pada tahun anggaran 2023 ada alokasi Dana Rp.114 miliar untuk menangani Kasus Stunting Sensitif dan Spesifik. Rinciannya menurut Ratib Zaeni sekitar Rp.11 miliar untuk Spesifik yang digunakan untuk belanja Antropometri dan Susu, dll

Sedangkan Plt Kepala DP3AP2KB Muh Ali mengungkapkan sekitar Rp.100 miliar untuk intervensi sensitif yang tersebar di beberapa OPD terkait misalnya DPUPR untuk Pamsimas, Jambanisasi.

"Perkim untuk perbaikan rumah sehat, KB pendampingan keluarga berisiko dan lainnya. Jadi dipastikan tidak ada duplikasi anggaran, ” ujarnya.

Dalam jumpa pers yang di gelar sejumlah Kepala OPD, hanya dua masalah yang dipaparkan yakni kekosongan jabatan dan stunting.

(Suprapto)