Rombongan Plesir Kades se-Kabupaten Kudus ke Bali Dinilai Hambur-hamburkan APBD Tanpa Manfaat Bagi Masyarakat

KUDUS - Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Kudus berwisata ke Bali dengan didampingi Camat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) beserta bawahannya, Rabo, 17/5/23.

 Darmawisata yang juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) se-kabupaten Kudus ini dikemas dengan dalam bentuk ‘Study Banding’. Dalam pesan singkat via WhatsApp yang ditujukan rombongan yang terdiri dari kepala Kepala Dinas PMD, beberapa Camat, maupun beberapa Kades ini tidak satupun yang memberikan jawaban secara jelas.

Menanggapi study banding yang dianggap gila ini, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKiSS) Sururi Mujib mengatakan, bahwa untuk mengakses informasi cukup buka jaringan, tak perlu jauh-jauh dan biaya mahal. 

"Di era digitalisasi seperti saat ini, untuk meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa maupun untuk mengemban wilayah di level desa maupun daerah cukup buka jaringan, maka dapat diakses semuanya, tidak perlu pergi jauh-jauh, ke Bali yang hanya menghabiskan biaya besar", katanya.

Lebih lanjut Sururi menambahkan, sekarang semua Kabupaten, Kota, Provinsi atau lembaga pemerintahan lainnya sudah memiliki website dan sangat mudah untuk diakses. 

Tanpa harus datang ke lokasi semua data sudah disajikan secara digital dan pastinya lebih lengkap. Menurutnya, kegiatan tersebut sungguh tidak ada manfaat bagi Desa maupun Kabupaten.

"Kegiatan yang diselenggaran oleh pejabat Kudus ke Bali hanya sekedar plesiran, jalan-jalan yang dibiayai APBD anggaran 2023", tambahnya.

Sururi menyayangkan hal tersebut, pasalnya, plesir tersebut diduga menggunakan anggaran cukup besar. Dia memeperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan juta rupiah yang sumbernya dari uang rakyat.

Selain masuk kategori pemborosan, lanjutnya, apabila kepala desa meninggalkan wilayahnya pada hari kerja, maka dampaknya pelayanan masyarakat terbengkelai.

“Padahal mereka bisa menduduki kursi kepala desa karena kepercayaan masyarakat, kalau benar agendanya study banding, kenapa tidak memilih daerah yang ada di Jawa Tengah saja?, selain secara geografis lebih dekat dan kesamaan kultur, biaya lebih murah dan waktu juga lebih pendek", tegasnya.

Kegiatan bedol daerah para kades, camat, dan pejabat lainnya yang dibungkus dengan nama pengawasan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa di Dinas PMD ke Bali adalah penghamburan uang rakyat. Tidak ada hasil yang bisa dirasakan rakyat secara langsung dan tidak mempunyai kepekaan sosial.

"Kegiatan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang hanya untuk menyenangkan orang perorang, hasilnya yang bisa dirasakan rakyat secara langsung apa?", pungkasnya.

(Luq)