DPP GN-PK Jateng Dalam Talk Show Di Kudus Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai Dari Diri Sendiri
KUDUS - Pertapakendeng.com., Lembaga Kajian Kudus Strategis (LKiSS) bersama Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kabupaten Kudus, mengadakan acara Talk Show dengan tema "Reformasi Birokrasi Tanpa Korupsi".
Kegiatan tersebut digelar di @Home Hotel Jl. Tanjung No.14-16, Nganguk, Kramat, Kec. Kita, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59312. Acara dilaksanakan pukul 09.30 - 13.00 WIB. Selasa, 20 Desember 2022.
Ketua panitia sekaligus ketua GN-PK Kabupaten Kudus, Moh. Sugiyanto mengatakan "pihaknya membuat acara Talk Show dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia 2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta lebih dari berbagai elemen, mulai dari aktivis LSM, Ormas, BEM, Dosen/Guru, Forkopimda, Wartawan / pimpinan Media, Pelajar, dan Mahasiswa.
"Dalam momentum kali ini kami ingin membangun sinergisitas antara akademisi, masyarakat penggiat anti korupsi, dan pemerintah Kabupaten Kudus dengan masyarakat guna untuk memberantas korupsi", kata Sugiyanto.
Talk show semacam ini perlu kita adakan supaya masyarakat bisa mengerti dan faham juga memberikan masukan kepada pemerintah tentang penanganan birokasi yang korupsi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan harapan masyarakat dapat transparan dalam penyelenggaran sistem dipemerintahanya.
"Jadi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kudus keduanya dapat saling bertukar ide, pendapat, dan masukan demi terciptanya perintah yang bersih dan akuntabel", tegasnya.
Direktur LKiSS Sururi Mujib yang menjadi moderator mengungkapkan; bahwa Narasumber kami sebenarnya ada 7, tapi karena kegiatan yang bersamaan unsur Forkopimda Kudus Bupati Kudus HM. Hartopo, Ketua DPRD Kudus Mas'an, dan Kajari Ardian, serta Ketua LWI Kudus yang juga ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir dan diwakilkan.
Untuk kegiatan Talk Show pada hari ini kami mengambil Tema "Reformasi Birokrasi Tanpa Korupsi" kami berharap tema tersebut dapat Kabupaten Kudus bisa tercipta dalam birokasi pemerintahan Kudus yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dr. Hidayatullah, SH., MH., akademisi hukum mengawali Diskusi mengatakan; bahwa esensi reformasi birokasi adalah kata kunci untuk komitmen yang lebih baik.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggagas tentang Desa anti korupsi. Keterbukaan anggaran yang dapat diakses oleh semua orang.
Layanan masyarakat untuk mengurus dan membuat E- KTP dari rumah ini merupakan langkah untuk memutus mata rantai korupsi.
"Untuk memutus mata rantai korupsi adalah dengan tidak tatap muka antara kedua belah pihak, karena terjadinya korupsi juga dapat terjadi jikalalu mereka saling ketemu", katanya.
Saya punya teman yang menjadi duta besar dan ditempatkan dibeberapa Negara di Eropa. Dia berkata bahwa salah satu Negara di Eropa yang birokasinya tidak ada korupsinya adalah Negara Firlandia.
"Negara Firlandia menetapkan prinsip birokasi pemerintahnya dengan sistem melayani masyarakat dengan ikhlas", tambah Hidayatullah.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Daerah Kabupaten Kudus Putut Winarno mewakili Bupati Kudus mengatakan; ASN itu PNS dan PPPK, kemarin temen-temen dari tenaga kontrak dan PHD datang dan konsultasi kepada kami tentang PP No.49 Th. 2018. Mereka datang kekami juga kami layani dengan sepenuh hati karena hal tersebut sesuai dengan tupoksi kami.
Terkait tim kami di tim Konsugah KPK yang setiap tahun dan pada akhir tahun, kami juga sudah melengkapi peraturan-peraturan Bupati, manajemen talenta, pengadaan barang dan jasa.
Dan pada saat ini kami juga mengajukan peraturan tentang perlindungan dan layanan ASN, namun hal tersebut masih dalam kajian. Adapun kode etik, kode prilaku, ASN, benturan kepentingan, dasar-dasar hukum ASN semuanya sudah ada.
"Dalam kesempatan ini kami mengajukan pertautan tentang Perlindungan dan layanan ASN, tapi peraturan tersebut masih dalam kajian", tambah Putut.
ASN di Kudus diperkirakan pada tahun 2023 ada 7.011, dari 7.011 itu fungsional, JFT, JFU itu sudah 3-4 ribuan lebih, padahal ditahun 2021 jabatan yang struktural tidak sampai 150 ya sekitar 147-148. Jabatan eselon 4 dan dua jabatan eselon 3 yang menjadi sub koordinator.
"Jabatan struktural lebih sedikit yang banyak itu jabatan fungsional karena jabatan fungsional itu keterampilan dan keahlian. Jabatan fungsional juga ada tunjangannya", ungkapnya.
Semetara itu, DPP GN-PK Jateng Rahmad Da'wah menegaskan; bahwa memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu melangkah untuk membersihkan lingkungan dan negeri ini dari berbagai bentuk perilaku korupsi yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan ini.
Dalam mengungkap korupsi itu harus ada minimal dua alat bukti, jangan sampai ada fitnah dalam mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi, tanpa mengetahui anatomi korupsi, yakni melalui investigasi dan klarifikasi terlebih dahulu.
Hal itu sebagai pencerahan dalam melaksanaakn tugas dengan baik dilapangan, demi kemakmuran dan kejayaan bangsa tercinta ini. Jadi, para pejabat dan masyarakat di Kabupaten Kudus secara umum jangan sampai risih kalau memang bersih dengan kehadiran GN-PK, apalagi sampai menolak kehadiran para pencegah korupsi.
Rahmad Da'wah menilai, perilaku korupsi di Indonesia sudah sangat parah, bahkan disebutnya sebagai bencana. Kalau saya analogkan UUD No. 34 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Karena kriteria sesuatu bencana adalah berdampak pada segi ekonomi. Lha korupsi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat yang sangat dirugikan.
"Korupsi di Indonesia termasuk yang paling parah, terbukti sudah banyak para pejabat pusat hingga daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi. Karena itu semua elemen masyarakat bisa menjadi pencegah terhadap tindakan korupsi, mulai dari seluruh unsur masyarakat, Aktifis LSM, Jurnalis, PNS, bahkan pejabat yang jujur dan memiliki komitmen memberantas korupsi", tambahnya.
Oleh karena itu pejabat negara seharusnya punya jiwa dan mental untuk melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani. Inilah mental dan budaya yang kita suarakan, agar para pejabat dipemerintah bisa bersih dan transparan serta akuntabel.
Rahmad juga berharap pada masyarakat Kudus, yang jelas kami tunggu kinerja teman-teman di Kabupaten Kudus, tidak hanya memberikan argumentasi, namun harus betul-betul dibuktikan dengan data yang sudah diklarifiksi dan di investigasi
(Luq)
0 Komentar