KNTI Dan KPPI Bekerja Sama IPB Mengelar Acara Workshop "Anggaran Berbasis Gender"

SEMARANG-Pertapakendeng.com, KNTI (kesatuan nelayan tradisional indonesia), KPPI (kesatuan perempuan pesisir indonesia) bekerja sama dengan International Budget Partnership (IBP), LSM (Internasional) Serta FITRA jateng (forum transparasi anggaran), menggadakan pelatihan workshop "Anggaran Berbasis Gender" yang di laksanakan di Balai Latihan Kerja 2 Semarang. Acara tersebut dihadiri para peserta dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Semarang. Acara tersebut diselenggarakan dari Tanggal 18,19 sampai Tanggal 20 Mei 2022.

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah agar wanita perempuan pesisir Indonesia dapat menggetahui tentang anggaran, yang berpihak kepada kemajuan perempuan pesisir, serta dapat membedakan artian sex dan gender.

   Dengan di bekali ilmu soal anggaran (melek anggaran) maka perempuan pesisir kita akan tahu kebijakan-kebijakan mana saja pemeritahan yang berpihak pada perempuan. Serta harus tahu kapan anggaran itu di susun, di tetapkan, dilaksanakan, serta di pertanggungjawabkan. Dinas apa saja yang berhubungan dengan anggaran yang perpihak kepada perempuan pesisir, dengan demikian kita bisa mempengaruhi serta mengawal kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran. Agar dapat memangkas serta menjawab semua permasalahan yang ada dalam masyarakat saat ini.

Mereka juga dilatih membedakan perbedaan sex dengan gender, 

Memahami tingkatan gender tersebut yang tertuang dalam anggaran pemeritahan. Agar bisa menggenali, menganalisis, serta memecahkan persoalan serta masalah serta sudut pandang dalam masyarakat. Karena gender itu bisa di buat dengan seiringnya waktu yang berjalan. "wanita bukan sosok yang lemah, serta bukan hanya pandai, "di dapur, kasur, sumur atau pakai bedak  pupur".

Tapi sosok seorang perempuan memiliki kesamaan yang bisa di ubah sejalanya waktu dan sudut pandang kita pada masyarakat. 

Maka pemerintahan dan  negara harus hadir di dalamnya, agar kesejahteraan wanita serta kesetaraan dan hak asasinya bisa didapat atau raih. keterbukaan publik soal anggaran Dinas yang berpihak kepada perempuan itu harus jelas arah tujuanya dan penerima manfaat semestinya dapat lebih banyak manfaat dari program tersebut.

Tidak hanya semua gender belaka atau hanya reponsif gender seberapa isu di kalangan perempuan sudah jadi sensitif gender yang harus segera di selesaikan agar menjadikan transitif gender.

Maka para Perempuan Pesisir Indonesia di ajarkan untuk melek anggaran Negara, Daerah, serta Wilayah. Agar kami dapat mengusulkan serta menggawal segala kebijakan pemerintahan lewat dinas terkait.

Perempuan - perempuan pesisir yang di latih merasa begitu gembira dan senang karena mendapatkan ilmu, wawasan baru, pengalaman serta dapat bersilahturohmi dengan kawan-kawan antar daerah lain yang kadang beda bahasa serta karakter, kejadian di daerah masing-masing wilayah dan kebiasaan sehari-harinya.

" Jadi dengan pelatihan yang diadakan selama 3 hari acara Workshop di Semarang ini, ilmu yang didapatkan pada para peserta pelatihan di harapkan ilmunya dapat ditularkan atau disalurkan, bisa dimanfaatkan bagi lingkungan setempat, serta masyaratkan umum keseluruhannya, " Pungkas ketua Panitia. 

**(Santiaji Pangestu)