Sinergitas Kemenkumham Jateng - Biro Pengelolaan BMN Dorong Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
SEMARANG- Pertapakendeng.com, Proses awal kegiatan persiapan pengadaan perencanaan umum pengadaan barang dan jasa resmi dimulai, Selasa (16/11).
Menjadi salah satu tuan rumah kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun 2022, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Kumham Jawa Tengah ini.
Berkesempatan memberikan sambutan, Kakanwil mengungkapkan bahwa Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) harus segera disusun, agar tidak berdampak negatif bila terdapat keterlambatan mengumumkan RUP.
"Untuk para Kuasa Pengguna Anggaran, diharapkan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, guna percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa, dan untuk para Pejabat Pembuat Komitmen wajib menertibkan pencatatan transaksi-transaksi keuangan ke dalam Aplikasi LPSE", imbau Kakanwil.
Selanjutnya, Kepala Biro Pengelolaan BMN, Iwan Santoso, yang juga selaku Kepala UKPBJ Kemenkumham secara resmi membuka kegiatan. Ia menyampaikan peran penyusunan RUP ini sebagai entry point untuk keberpihakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil, dan Koperasi, serta penggunaan produk dalam negeri.
"Harapannya belanja pengadaan pemerintah ikut mendorong demand dan menciptakan pasar seiring upaya melindungi, mempertahankan, meningkatkan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil dalam menjalankan usahanya," ujar Iwan.
Kepala Biro Pengelolaan BMN berharap Melalui kegiatan RUP ini dapat meningkatkan pengetahuan dan semangat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pada unit kerja masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kualitas pengadaan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.
Hadir mengikuti kegiatan secara langsung dari Ruang Pusparaja, Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang S., dan Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, serta Kepala UPT se-Kota Semarang.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu, para Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia mengikuti secara virtual.
Sebagai informasi, kegiatan Penyusunan RUP ini juga diadakan diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) di Tanjung Pinang dan Manado.
(Yuli)
0 Komentar