Bukan Hambat Investasi, Bupati Blora Tegaskan TIMPORA Justru Jaga Iklim Investasi Tetap Sehat

BLORA — Bupati Blora, Arief Rohman membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Blora di Hotel Azzana, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Blora, serta sejumlah instansi terkait.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rapat koordinasi TIMPORA bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Blora berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan hukum.

“Kegiatan hari ini merupakan bagian penting dari upaya kita dalam memastikan bahwa keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Blora berjalan tertib, terpantau, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bupati.

Menurutnya, TIMPORA menjadi forum strategis lintas instansi yang melibatkan Imigrasi, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, hingga instansi teknis lainnya untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan langkah pengawasan yang tepat sasaran.

Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci utama menjaga situasi Kabupaten Blora tetap kondusif sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Saya berharap kegiatan rapat hari ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, dan menemukan solusi atas berbagai tantangan yang mungkin muncul terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kita,” lanjutnya.

Bupati juga meminta agar TIMPORA Kabupaten Blora terus memperkuat komunikasi dengan TIMPORA tingkat provinsi maupun pusat agar kebijakan pengawasan tetap selaras dalam kerangka nasional.

Pemerintah Kabupaten Blora, kata dia, berkomitmen mendukung pengawasan orang asing secara terpadu demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa pengawasan yang baik bukan berarti menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa investasi tersebut berjalan secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blora,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara menjelaskan bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi Blora mencakup Kabupaten Blora, Rembang, dan Grobogan.

Ia berharap keberadaan kantor imigrasi di Blora dapat memperkuat keamanan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui pelayanan keimigrasian yang optimal.

“Kami berharap dengan adanya Kantor Imigrasi di Blora ini, masyarakat dapat berbagi maupun menanyakan informasi terkait pelayanan WNI, pelayanan WNA, penegakan hukum, hingga intelijen. Kami siap memberikan pelayanan,” ungkap Gilang.

Menurutnya, TIMPORA merupakan bentuk kerja sama lintas instansi yang konstruktif dan kolaboratif dalam pengawasan orang asing. Ke depan, koordinasi tersebut juga akan diperkuat melalui operasi gabungan antaranggota TIMPORA.

Dalam forum itu juga disampaikan bahwa saat ini terdapat tujuh warga negara asing yang terdata berada di wilayah Kabupaten Blora.

Melalui rapat koordinasi tersebut, TIMPORA diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan keamanan negara di Kabupaten Blora.

(Bambang)