Lelang Tanah PetanI 5.480 M² DI Kendal Disoal! Sukindar SH Siapkan Gugatan ke Pengadilan

KENDAL, JAWA TENGAH — Dugaan persoalan prosedur lelang atas tanah pertanian seluas 5.480 meter persegi milik Darmini, warga Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, memasuki babak baru. Tim hukum FERADI WPI bersama Subur Jaya Lawfirm menyatakan telah merampungkan persiapan gugatan pembatalan lelang dan perlawanan eksekusi yang rencananya didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendal pekan depan.

Persiapan gugatan tersebut mengemuka setelah keluarga Darmini yang diwakili Heru dan keluarga besar mendatangi Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) FERADI WPI DPC Kota Semarang di Perumahan Indopermai Blok D-30, RT 04/RW 15, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jumat (23/10/2026).

Kedatangan keluarga tersebut bertujuan melakukan konsolidasi akhir sekaligus menandatangani dokumen gugatan atas dugaan ketidaksesuaian prosedur lelang yang disebut melibatkan BRI Kantor Cabang Kendal melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan.

Objek yang dipersoalkan adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, seluas 5.480 m², milik Darmini, istri Triyono.

Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Sukindar, S.H., bersama tim hukumnya menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke jalur peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Lima Persoalan yang Akan Diuji di Pengadilan

Dalam materi yang disiapkan tim hukum, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu diuji melalui proses hukum. Seluruh tudingan tersebut merupakan dalil dari pihak Darmini dan masih memerlukan pembuktian serta penilaian pengadilan.

1. Pelaksanaan lelang 2025 dipertanyakan

Tim hukum mempersoalkan pelaksanaan lelang yang disebut berlangsung pada 5 Agustus dan 25 September 2025. Menurut keterangan pihak keluarga, informasi mengenai lelang disampaikan secara lisan melalui pegawai BRI bernama Lutfi.

Tim hukum menyatakan belum memperoleh Risalah Lelang resmi dari KPKNL Pekalongan dan mempertanyakan kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan lelang yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dokumen lelang, risalah resmi, serta keterangan pihak penyelenggara akan menjadi bagian penting untuk menguji dalil tersebut.

2. Pemberitahuan lelang dan penilaian objek dipersoalkan

Pihak Darmini mengaku tidak pernah menerima surat pemberitahuan lelang resmi maupun mengetahui adanya pengumuman lelang melalui surat kabar. Tim hukum juga mempertanyakan transparansi penilaian aset, termasuk penentuan nilai pasar dan nilai likuidasi tanah yang menjadi objek sengketa.

Persoalan ini menjadi penting karena keabsahan prosedur lelang perlu dinilai berdasarkan dokumen, ketentuan yang berlaku, serta fakta mengenai pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait.

3. Identitas pemenang lelang menjadi pertanyaan

Menurut keterangan yang disampaikan tim hukum, seorang perempuan bernama Pandan Pitaloka Dewi Sri Mujiono, yang disebut sebagai Bu Dewi, datang pada Januari 2026. Pihak keluarga menyatakan perempuan tersebut tidak membawa dokumen lelang ketika datang dan nomor telepon yang dimiliki tidak dapat dihubungi.

Tim hukum mempertanyakan dasar dan kelengkapan dokumen yang menunjukkan status pemenang lelang serta peralihan hak atas tanah tersebut.

Kebenaran identitas, status hukum pemenang lelang, dan dokumen pendukungnya perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

4. Dugaan permintaan nomor rekening dan sisa hasil lelang Rp50 juta

Tim hukum juga mengungkap dugaan permintaan nomor rekening atas nama Darmini oleh pegawai BRI bernama Lutfi. Menurut keterangan keluarga, permintaan tersebut disertai informasi bahwa terdapat sisa hasil lelang sebesar Rp50 juta.

Pihak keluarga mengaitkan persoalan itu dengan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta. Mereka menyebut telah melakukan pembayaran angsuran selama 15 bulan, masing-masing Rp22 juta, atau total Rp330 juta.

Rincian pinjaman, pembayaran, pelunasan, perhitungan kewajiban, dan kemungkinan adanya sisa hasil lelang perlu diperiksa melalui dokumen perbankan serta penjelasan resmi pihak BRI dan KPKNL.

5. Surat pencocokan objek eksekusi dari PN Kendal

Persoalan lain muncul setelah pihak keluarga mengaku memperoleh foto surat dari PN Kendal pada 7 Oktober 2026 mengenai pencocokan objek eksekusi.

Tim hukum mempertanyakan langkah tersebut karena menilai keabsahan proses lelang yang mendasari eksekusi masih perlu diuji.

Secara hukum, keberatan terhadap lelang dan proses eksekusi harus dinilai berdasarkan dokumen serta tahapan perkara yang relevan. Karena itu, hubungan antara proses lelang, status kepemilikan, dan tindakan eksekusi perlu diperjelas melalui mekanisme peradilan.

Sukindar: Gugatan Siap Didaftarkan Pekan Depan

Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Sukindar menyatakan bahwa proses konsolidasi bersama keluarga Darmini telah mencapai tahap akhir.

“Alhamdulillah, hari ini Jumat, 23 Oktober 2026, di kantor PBH FERADI WPI DPC Kota Semarang, Bapak Heru dan keluarga Ibu Darmini hadir. Kami sudah finalisasi gugatan. Gugatan pembatalan lelang yang kami nilai cacat hukum siap kami daftarkan di PN Kendal. Kami meminta keadilan. Jangan zalimi petani kecil,” ujar Sukindar.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan keterbukaan dokumen bernomor 43 kepada KPKNL Pekalongan, Jalan Sriwijaya Nomor 1, pada 15 Oktober 2026.

Menurut Sukindar, surat tersebut juga ditembuskan kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ombudsman Jawa Tengah, serta pimpinan BRI KC Kendal.

Sukindar mengklaim bahwa hingga 23 Oktober 2026 pihaknya belum menerima jawaban atas surat tersebut. Namun, status penerimaan surat, tindak lanjut administrasi, dan tanggapan instansi terkait masih perlu dikonfirmasi secara independen.

“Jalur gugatan di PN Kendal adalah langkah konstitusional yang kami tempuh untuk mendapatkan kepastian hukum. Kami mengawal Ibu Darmini dan Ibu Friska Astrilita sampai tuntas. Tanah pertanian ini merupakan sumber penghidupan keluarga,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Seng bener dibenerke, seng salah disalahke!”

Tim Hukum Pasang Peringatan di Objek Sengketa

Sebelumnya, tim hukum menyatakan telah memasang papan peringatan berupa media cetak luar ruang atau medium message transmitter (MMT) di atas tanah yang dipersoalkan pada Sabtu (10/10/2026).

Papan tersebut memuat tulisan: “TANAH INI MILIK IBU DARMINI — DALAM SENGKETA — SEDANG PROSES GUGATAN DI PN KENDAL — DILARANG JUAL BELI.”

Menurut tim hukum, pemasangan tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa objek tanah sedang dipersoalkan secara hukum.

Meski demikian, pemasangan papan peringatan oleh salah satu pihak tidak dengan sendirinya menentukan status hukum objek maupun menghentikan proses eksekusi. Akibat hukum terhadap objek tanah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan, jika diperlukan, penetapan atau putusan pengadilan yang berwenang.

BRI dan KPKNL Perlu Memberikan Klarifikasi

Rencana gugatan ini membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi para pihak: bagaimana tahapan lelang dilaksanakan, apakah pemberitahuan telah dilakukan sesuai ketentuan, bagaimana nilai objek ditetapkan, siapa pemenang lelang yang sah, serta bagaimana perhitungan kewajiban kredit dan hasil lelang dilakukan.

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau persoalan administrasi yang memengaruhi keabsahan lelang.

BRI KC Kendal dan KPKNL Pekalongan perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai proses lelang, kelengkapan dokumen, pemberitahuan kepada debitur, serta dasar pelaksanaan tahapan eksekusi yang dipersoalkan. Tanggapan resmi kedua instansi belum tercantum dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini.

Tim hukum FERADI WPI bersama Subur Jaya Lawfirm dalam perkara ini terdiri atas Sukindar, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX; Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX; serta Advokat Markus Wijaya, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.

Pendaftaran gugatan ke PN Kendal yang direncanakan pekan depan akan menjadi tahapan penting untuk menguji dalil-dalil yang diajukan pihak Darmini. Keabsahan lelang dan tindakan eksekusi tetap harus ditentukan berdasarkan bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta penilaian lembaga peradilan yang berwenang.

Perjuangan keluarga Darmini kini memasuki jalur litigasi. Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang mengklaim berhak atas tanah 5.480 m² tersebut, melainkan apakah seluruh prosedur lelang dan tahapan eksekusinya telah dilaksanakan sesuai hukum.

(Redaksi: Ilma)

0 Komentar

bumdes
Redaksi https://www.pertapakendeng.com/2023/02/redaksi.html