Darurat Rangkap Jabatan di Demak! MAKI–ICW Soroti Dugaan Transaksi Jabatan, KPK Didesak Turun Tangan

DEMAK – Polemik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak kian menjadi sorotan. Dugaan praktik yang dinilai berpotensi mengganggu tata kelola birokrasi tersebut kini mendapat perhatian dari elemen masyarakat sipil, termasuk Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Desakan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan ini pun semakin menguat.



Pada Kamis (29/10/2026), koalisi masyarakat sipil disebut telah membawa berkas temuan lapangan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dugaan transaksi jabatan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang. Penyerahan dokumen atau laporan kepada KPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Rangkap Jabatan: Solusi Darurat atau Masalah yang Dibiarkan Berlarut?

Persoalan utama yang kini dipertanyakan adalah sejauh mana rangkap jabatan dapat dibenarkan apabila berlangsung dalam waktu lama. Dalam kondisi tertentu, penunjukan pelaksana tugas atau pejabat sementara memang dapat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan. Akan tetapi, mekanisme tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum, batas kewenangan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Prof. Dr. Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, menyoroti pentingnya membedakan penugasan sementara dengan praktik yang berlangsung berkepanjangan.

“Rangkap jabatan karena keadaan darurat masih logis. Tetapi jika dipertahankan bertahun-tahun, pasti ada yang salah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan rangkap jabatan bukan sekadar sebagai masalah administrasi, melainkan juga sebagai pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, kepastian pengisian jabatan, dan profesionalisme birokrasi.

Pertanyaan yang perlu dijawab Pemkab Demak adalah apakah setiap penugasan rangkap jabatan memiliki dasar hukum yang jelas, batas waktu yang terukur, serta evaluasi berkala yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

MAKI Soroti Sistem Merit, DPRD Didorong Jalankan Fungsi Pengawasan

Penggiat antikorupsi dari MAKI, Boyamin Saiman, turut menyoroti apabila rangkap jabatan dijadikan kebiasaan yang terus berulang di lingkungan pemerintahan.

“Jika rangkap jabatan dijadikan kebiasaan berkelanjutan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Legislatif perlu memanggil pihak terkait, karena hal ini merusak sistem meritokrasi birokrasi,” tegasnya.

Sistem merit menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan proses pengisian jabatan yang objektif sebagai unsur penting dalam manajemen aparatur sipil negara.

Apabila pengisian jabatan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap birokrasi berpotensi terganggu. Karena itu, persoalan ini perlu ditelaah berdasarkan dokumen kepegawaian, surat keputusan penugasan, durasi rangkap jabatan, serta mekanisme evaluasi yang berlaku.

Sementara itu, ICW disebut mendorong masyarakat sipil untuk terus menyuarakan indikasi maladministrasi dan dugaan penyimpangan proyek kepada lembaga berwenang.

Dukungan dan sorotan dari organisasi antikorupsi tersebut menjadi alasan bagi publik untuk meminta penjelasan yang lebih terbuka. Namun, setiap dugaan harus tetap diuji melalui data dan bukti yang dapat diverifikasi.

KP2KKN Turun, Dugaan Persoalan Diminta Ditelusuri Sejak Periode Pertama

Selain MAKI dan ICW, Koalisi Pemantau Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) disebut menerjunkan tim serta relawan untuk memantau dan mendalami persoalan yang berkembang di Kabupaten Demak.

Penelusuran tersebut diarahkan pada dugaan pola pengelolaan jabatan yang disebut telah berlangsung sejak periode pertama kepemimpinan pemerintahan saat ini.

Jika penelusuran itu hendak menghasilkan temuan yang kuat, sejumlah aspek perlu diperiksa secara sistematis, antara lain daftar pejabat yang merangkap jabatan, dasar hukum penunjukan, jangka waktu penugasan, proses pengisian jabatan definitif, serta kemungkinan adanya hubungan antara keputusan kepegawaian dan kepentingan tertentu.

Dugaan transaksi jabatan juga harus dipisahkan secara tegas dari persoalan rangkap jabatan secara administratif. Untuk menyimpulkan adanya jual-beli jabatan, diperlukan bukti yang menunjukkan dugaan transaksi atau pemberian keuntungan yang relevan dengan ketentuan hukum, bukan sekadar keberadaan seorang pejabat pada lebih dari satu posisi.

Pembangunan Demak Ikut Disorot, Publik Menuntut Evaluasi Menyeluruh

Kritik terhadap tata kelola pemerintahan Demak juga datang dari Mohamad Abror, tokoh asal Demak yang bermukim di Jakarta. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pembangunan daerah, termasuk persoalan kebersihan lingkungan, lalu lintas, dan pengembangan potensi wisata religi.

“Demak makin kumuh, lalu lintas semrawut, dan potensi wisata religi belum tergarap maksimal. Diduga ada distorsi akibat praktik dugaan jual-beli jabatan melalui rangkap jabatan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan dugaan yang disampaikan narasumber, bukan kesimpulan bahwa persoalan pembangunan Demak disebabkan oleh transaksi jabatan.

Meski demikian, kritik itu membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pelaksanaan program pembangunan, serta kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan capaian pembangunan berdasarkan indikator yang terukur, penggunaan anggaran, realisasi program, dan hasil evaluasi kinerja. Dengan demikian, kritik masyarakat dapat dijawab melalui data dan langkah perbaikan yang konkret.

Sejumlah politisi senior DPRD Demak juga disebut menyoroti kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Sugiarto, ST., MT., yang dinilai belum optimal dalam mengonsolidasikan birokrasi sehingga sejumlah kebijakan dianggap berpotensi tidak selaras.

Evaluasi terhadap Sekda maupun pejabat lainnya semestinya dilakukan berdasarkan indikator kinerja, kewenangan jabatan, dan bukti yang dapat diuji. Usulan pergantian pejabat pun harus ditempatkan dalam mekanisme yang sah, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik.

DPRD Diminta Tidak Berhenti pada Pernyataan Dukungan

Dukungan dari jajaran DPRD Demak terhadap langkah koalisi masyarakat sipil disebut telah disampaikan. Salah satu pimpinan fraksi PKB menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut, berkoordinasi dengan komisi terkait, serta menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan publik.

Komitmen tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur. DPRD dapat meminta penjelasan resmi dari pihak eksekutif sesuai kewenangannya, menelaah dokumen pengangkatan dan penugasan pejabat, serta mengevaluasi dampak kebijakan kepegawaian terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan rangkap jabatan telah dievaluasi secara berkala, apakah pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan, dan apakah terdapat pengaduan yang membutuhkan tindak lanjut.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, mekanisme pemeriksaan oleh instansi yang berwenang perlu ditempuh. Sementara itu, jika ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana korupsi, laporan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai prosedur.

Bupati dan Sekda Belum Memberikan Tanggapan

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, perhatian publik tertuju pada Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah dan Sekda Ahmad Sugiarto, ST., MT., sebagai pejabat yang relevan untuk dimintai penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan birokrasi di lingkungan Pemkab Demak.

Upaya konfirmasi kepada keduanya disebut telah dilakukan melalui pesan dan sambungan telepon. Namun, hingga berita ini disusun pada Kamis (29/10/2026), belum diperoleh tanggapan resmi atas pertanyaan yang diajukan.

Ketiadaan tanggapan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas dugaan yang beredar. Redaksi tetap membuka ruang bagi Bupati Demak, Sekda, dan pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, data pendukung, maupun bantahan atas informasi yang diberitakan.

KPK Diharapkan Memberikan Kepastian Hukum

Polemik rangkap jabatan di Kabupaten Demak kini menjadi ujian bagi transparansi pemerintahan dan efektivitas pengawasan publik. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai dasar hukum penugasan pejabat, durasi rangkap jabatan, mekanisme pengisian jabatan definitif, serta tindak lanjut atas laporan yang disebut telah disampaikan kepada lembaga antikorupsi.

Apabila benar terdapat pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Sebaliknya, apabila dugaan yang berkembang tidak didukung bukti yang cukup, penjelasan resmi juga diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi berkepanjangan.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada polemik politik maupun saling melontarkan tuduhan. Pemerintah daerah perlu membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, dan aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan serta bukti yang tersedia.

Publik menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan prosedur, transparansi birokrasi, dan kepastian hukum.

(Tarso)

0 Komentar

bumdes
Redaksi https://www.pertapakendeng.com/2023/02/redaksi.html