HUT GJL ke-9, plt. Chandra Dorong Kolaborasi untuk Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

PATI – Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, membuka secara resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Jalan Lurus (GJL) ke-9 yang digelar di Kantor GJL, Jalan A. Yani No. 38, Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Risma Ardhi Chandra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GJL yang selama ini dinilai telah berperan aktif dalam memberikan masukan serta usulan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Terima kasih kepada GJL yang selama ini secara intens memberikan usulan-usulan kepada pemerintah. Masukan seperti ini sangat penting sebagai bagian dari kontrol sekaligus upaya bersama untuk melaksanakan pemerintahan yang baik,” ujar Risma dalam sambutannya.

Ia berharap momentum HUT GJL ke-9 dapat semakin memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah daerah. GJL diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan kritik dan masukan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal proses pembangunan di Kabupaten Pati.

“Ke depan saya berharap GJL dapat menjadi partner yang baik dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Tentunya pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi proses pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Risma memaparkan sejumlah langkah yang tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satunya melalui rencana peluncuran aplikasi Satria Pati.

Aplikasi tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pati, termasuk aktivitas dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) hingga dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemkab Pati.

“Ke depan Pati akan melaunching aplikasi Satria Pati. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses dan memantau secara langsung pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pati, termasuk sampai ke dinas-dinas. Harapannya, keterbukaan ini dapat mendorong Pati menuju pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menyinggung persoalan integritas dan potensi tindak pidana korupsi yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyebut, di Jawa Tengah telah terdapat sejumlah kepala daerah yang tersandung persoalan hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan amanah masyarakat.

Ia menegaskan tidak ingin Kabupaten Pati terjebak dalam praktik-praktik koruptif selama masa kepemimpinannya. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan pemerintahan menjadi salah satu hal yang akan terus didorong.

“Saya tidak ingin dalam kepemimpinan saya, Pati terjebak dalam perilaku koruptif. Pemerintahan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Risma menambahkan, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen daerah, termasuk organisasi masyarakat seperti GJL, untuk bersama-sama melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Momentum HUT GJL ke-9 diharapkan dapat menjadi titik penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan Kabupaten Pati. Dengan sinergi, keterbukaan, serta pengawasan yang konstruktif, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Sumadi)