Direktur LKiSS Kudus Soroti Biaya Politik Tinggi Picu Perilaku Korupsi, Berencana Geruduk Kejari

KUDUS - Sungguh miris dan ngerinya negri ini, jika biaya politik yang sudah tidak rasional lagi membahayakan keberlangsungan demokrasi sekarang ini hingga mendatang.

Dimana biaya politik mahal akan memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku korupsi setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan.

Sururi Mudjib Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKiSS), mengatakan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Cost politik yg sudah tidak rasional lagi membahayakan keberlangsungan demokrasi mendatang," kata Sururi dikantornya pada Sabtu, 7 Desember 2024 siang.

Lebih lanjut Sururi menambahkan, bahwa mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan.

Bung Sururi panggilan akrab Sururi Mudjib menegaskan, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

“Dalam pelaksanaan Pemilu, Pilkada bahkan sejak periode sebelumnya sampai dengan saat ini, kita tahu bahwa politik berbiaya mahal itu menjadi salah satu akar terjadinya korupsi politik,” tegasnya.

Oleh karenanya LKiSS Kudus bersama rekan rekan aktifis Kudus di Peringatan Hari Anti Korupsi (Hakordia) 2024 berencana menggeruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam "Mimbar Rakyat" di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, pada Senin 9 Desember 2024.

Drinya menyebut pihak penyelenggara Pemilu dan Pilkada harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya politik transaksional dan hancurnya sistem demokrasi di negara kita.

"Karenanya mereka harus mengupayakan atas kesadaran masyarakat secara maksimal agar tidak terjebak dalam politik transaksional, penyadaran masyarakat yang dimulai dari keluarga, saudara dan orang terdekat," pungkasnya.

(Luq)